Abd. Mu\'min, SH., MH.
π’ Universitas widya gama mahakam samarinda
βοΈ uwgm.ac.id
π¬ TOTAL CITATIONS
| Google Scholar (All) | 49 |
| Google Scholar (Since 2021) | 46 |
π H-INDEX METRICS
| Google Scholar (All) | 5 |
| Google Scholar (Since 2021) | 5 |
π I10-INDEX METRICS
| Google Scholar (All) | 1 |
| Google Scholar (Since 2021) | 1 |
π Tren Sitasi Tahunan (Google Scholar)
Sertifikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan
Manfaat Sertifikat Tanah Sebagai Upaya Penertiban Administrasi di Bidang Pertanahan
Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda
Wnt signaling in lymphopoiesis and hematopoiesis
Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Β β¦
Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi
Sertifikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Kajian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Long Midang Yang Memiliki Tanah Melebihi Ketentuan Dalam Undang-Undang RI Nomor 56 No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas TanahΒ β¦
KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS HAK PAKAI ATAS TANAH YANG TELAH DI BATALKAN (Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaΒ β¦
Tinjauan Hukum Pemberdayaan Hak Politik Perempuan: Legal Review of the Empowerment of Women's Political Rights
π¬ 0 citations
π
2022
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
π¬ 0 citations
π
2017
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP HARTA GONOβGINI YANG BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN
π¬ 0 citations
π
2016
STUDY TENTANG KENDALA DAN UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG ADA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEPENDUDUKAN
π¬ 0 citations
π
2012
KAJIAN HUKUM TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
π¬ 0 citations
π
2012