Dr. H. Hudali Mukti, SH., MH.
🏢 Universitas widya gama mahakam samarinda
✉️ uwgm.ac.id
💬 TOTAL CITATIONS
| Google Scholar (All) | 114 |
| Google Scholar (Since 2021) | 108 |
📈 H-INDEX METRICS
| Google Scholar (All) | 5 |
| Google Scholar (Since 2021) | 5 |
📊 I10-INDEX METRICS
| Google Scholar (All) | 3 |
| Google Scholar (Since 2021) | 3 |
📊 Tren Sitasi Tahunan (Google Scholar)
Environmental justice at the environmental regulation in Indonesia and Uzbekistan
Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption
Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda
Perizinan pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan
Peranan Ankum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)
Wnt signaling in lymphopoiesis and hematopoiesis
Legality and Legal Certainty of Ulayat Land for Indigenous Law Communities (Analysis of Decision Number 1430 K/Pdt/2022)
Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Studi …
Kajian hukum tentang pengukuran dan pemetaan untuk pendaftaran tanah ditinjau dari peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia …
Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah: Tinjauan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020
Pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Upaya Pembebasan Hak Atas Tanah di Pasar Pagi Samarinda: Tinjauan Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012
Pencegahan Kenakalan Generasi Z Melalui Edukasi Sadar Hukum Di MTs Al-Hidayah Samboja Kelurahan Tanjung Harapan
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria …
Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur
Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Karang Mumus di Kelurahan Sungai Dama
Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan …
💬 0 citations
📅 2025
Pelaksanaan Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyendang Disabilitas
💬 0 citations
📅 2024
PARADIGMA DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
💬 0 citations
📅 2024
Legal Arrangement Concerning Regional Unit Price Standards Its Impact to Financial and Administrative Rights of Regional People's Representative Council
💬 0 citations
📅 2023
Reformulation of legal regulations concerning alcoholic beverages in Bali with legal certainty and benefit
💬 0 citations
📅 2023
Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan
💬 0 citations
📅 2022
Politik Hukum Pembentukan Dewan Per- wakilan Daerah di Indonesia
💬 0 citations
📅 2022
Hukum Modal Ventura : Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum
💬 0 citations
📅 2022
Legal Protection Of Communities As A Victim Of The Mining Industrial Pollution
💬 0 citations
📅 2019
MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM …
💬 0 citations
📅 2017
UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAERAH DI KOTA SAMARINDA
💬 0 citations
📅 2014
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH KHUSUSNYA TENTANG BANK MILIK NEGARA
💬 0 citations
📅 2013